SERANG (bantenbersatu.co.id) – Krisis kekeringan meteorologis akibat fenomena El Nino yang melanda Provinsi Banten sejak Mei lalu mulai mengancam stabilitas ketahanan pangan daerah.
Dinas Pertanian Provinsi Banten merilis data terbaru yang menunjukkan akumulasi lahan sawah terdampak kekeringan kini telah mencapai 2.095 hektare.
Dampak paling fatal tercatat di Kabupaten Serang, di mana seluas 68 hektare lahan padi dilaporkan telah mengalami puso atau gagal panen total akibat ketiadaan pasokan air irigasi.
Ancaman kerugian ekonomi sektor agraris juga mengintai Kabupaten Tangerang dengan 43 hektare tanaman padi di 24 desa kini berstatus kritis.
Selain memukul sektor pertanian, kekeringan ini memicu krisis air bersih domestik yang kini mengepung 415 desa di 105 kecamatan se-Banten.
Berdasarkan data agregat pemetaan BPBD Provinsi Banten, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan distribusi logistik air bersih belum merata.
Tercatat armada bantuan tangki air baru mampu menjangkau 139 desa, sedangkan 276 desa terdampak lainnya belum mendapatkan pasokan darurat.
Kondisi operasional penanggulangan di lapangan dinilai berjalan parsial lantaran Pemerintah Provinsi Banten belum menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan di tingkat wilayah.
Sektor domestik yang paling terpukul di antaranya berada di kawasan industri perbukitan Kota Cilegon dan sentra pertanian Kabupaten Pandeglang.
Warga di Cilegon dilaporkan harus mengalokasikan waktu produktif hingga 5 jam hanya untuk mengantre air bersih di titik mata air pegunungan.
Guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal penanganan bencana, beberapa pemerintah kabupaten mulai mengambil langkah diskresi hukum secara mandiri.
Pemerintah Kabupaten Lebak telah memperpanjang status Siaga Darurat Kekeringan hingga September menyusul lonjakan dampak pada 7.000 rumah tangga.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Serang kini tengah merampungkan draf SK kedaruratan serupa untuk diajukan ke meja bupati.
“Kita sedang mengajukan ke Bupati untuk peningkatan status ke siaga darurat bencana, saat ini SK-nya sudah di bagian hukum,” jelas Fakih, perwakilan BPBD Kabupaten Serang.
Langkah pengajuan kenaikan status ini mendesak dilakukan agar pemerintah daerah memiliki legalitas hukum dalam mengakses Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB pusat.
Dalam memitigasi krisis di lapangan, Polda Banten ikut mengintervensi dengan mengerahkan 64 armada taktis termasuk mengalihfungsikan mobil Water Cannon untuk memobilisasi air bersih.
Mengingat proyeksi BMKG yang memprediksi puncak kemarau akan bertahan hingga Oktober, ketegasan Pemprov Banten dalam mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sangat menentukan nasib sektor pangan dan domestik ke depan. (Dina Kristiana)
TAG (Siap Copy-Paste untuk semua media):
Kekeringan Banten 2026, Krisis Air Bersih Banten, Pemprov Banten, BPBD Banten, Sawah Puso Banten, Dampak El Nino Banten, Kekeringan Kabupaten Lebak, Kekeringan Kabupaten Serang, Berita Banten Hari Ini, Krisis Air Bersih HP, Wisnu Bangun, Dina Kristiana