TANGERANG (bantenbersatu.co.id) – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam inovasi pelayanan publik dan konsistensi kinerja birokrasi kembali mendapat pengakuan. Kota Tangerang kembali ditetapkan sebagai salah satu lokus Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kali ini dari instansi Polri Tahun 2025.
Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, pada Selasa (22/07/2025) di Ruang Patio, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Sebanyak 40 peserta pelatihan dari berbagai Polda di seluruh Indonesia hadir untuk menyerap langsung praktik tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis bukti (evidence-based governance).
“Kami menyambut kehadiran para peserta bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai mitra belajar. Karena pelayanan publik yang berkualitas lahir dari semangat untuk terus belajar, namun termasuk dari perspektif luar,” ujar Sekda Herman, dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan, keterbukaan terhadap evaluasi dan masukan adalah modal penting dalam membangun birokrasi yang adaptif. Penghargaan, menurutnya, bukanlah titik akhir, melainkan pemantik semangat untuk terus memperbaiki diri.
Salah satu capaian terbaru yang menjadi sorotan adalah penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, yang menetapkan Kota Tangerang sebagai kota dengan kinerja pelayanan terbaik secara nasional.
“Penghargaan bukan sekadar plakat di dinding. Ia adalah pengingat bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat. Dan kehadiran rekan-rekan peserta hari ini justru menjadi penyemangat kami untuk terus berbenah,” tambah Herman.
Sekda juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan Pemkot Tangerang, antara lain Digitalisasi layanan kependudukan melalui aplikasi Sobat Dukcapil, Layanan drive-thru dokumen kependudukan, dan 13 program layanan kesehatan gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Banyak dari inovasi tersebut kini telah menjadi rujukan nasional dan direplikasi oleh daerah lain.
“Semua inovasi itu lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Prinsip kami jelas, solusi terbaik adalah yang berbasis data, berpihak pada rakyat, dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Herman, berharap studi lapangan ini tidak hanya menjadi formalitas pelatihan, melainkan menjadi ruang bertukar ide dan pengalaman lintas lembaga untuk memperkuat fondasi pelayanan publik.
“Kami ingin kegiatan ini menghasilkan pemikiran-pemikiran segar yang memperkuat arah reformasi birokrasi nasional dan membangun jembatan kolaborasi antarlembaga yang lebih kokoh,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Lemdiklat Polri, Kombes Pol Ruli Agus Pramono, menuturkan, studi lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman empirik dan pemahaman kontekstual kepada peserta pelatihan dalam menghadapi permasalahan nyata di sektor pelayanan publik.
“Melalui pengamatan langsung, peserta dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan solutif karena memahami konteks serta kompleksitas tantangan di lapangan,” ujarnya.
Sebagai informasi, selama kegiatan berlangsung, para peserta akan melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan sejumlah perangkat daerah Kota Tangerang, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menggali praktik manajemen kinerja organisasi, strategi inovasi layanan publik, dan penyesuaian kebijakan di tingkat lokal.(Red03)