KABUPATEN SERANG (bantenbersatu.co.id) – Aspirasi terkait ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius dalam agenda serap aspirasi (reses) masa persidangan terbaru yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PKS, Tubagus Mohammad Sholeh, M.Pd.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 30 Oktober 2026, di Kampung Setu, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung ini dihadiri oleh sedikitnya 150 warga yang antusias menyampaikan keluh kesah wilayah mereka.
Dalam dialog interaktif tersebut, persoalan salah sasaran data kemiskinan menjadi isu utama. Sejumlah warga mengeluhkan sistem pengelompokan desil kemiskinan yang dinilai kurang akurat di lapangan.
Fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang tergolong kurang mampu, namun secara administratif justru tercatat memiliki desil tinggi. Kondisi ini menyebabkan mereka terancam tereliminasi dari daftar penerima bansos reguler pemerintah.
Menanggapi persoalan krusial tersebut, legislator yang akrab disapa Kang Tebe ini langsung memberikan solusi taktis bagi warganya. Ia mengimbau masyarakat yang memang memenuhi kriteria tidak mampu namun terdata di atas desil 5 untuk tidak panik dan segera menempuh jalur administrasi yang resmi.
“Warga yang merasa masuk kategori kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial, tetapi desilnya di atas 5, silakan melakukan pemutakhiran data ke kantor desa dan mengajukan verifikasi melalui mekanisme sanggahan,” jelas Kang Tebe di hadapan ratusan konstituennya.
Sebagai pimpinan di Komisi I DPRD Kabupaten Serang yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan administrasi, Kang Tebe menekankan bahwa akurasi data kependudukan desa merupakan kunci utama agar program jaminan sosial pemerintah tepat sasaran.
Komitmen Kawal Perbaikan Infrastruktur dan Pendidikan Keagamaan
Tidak hanya fokus pada validasi data jaminan sosial, reses Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Serang 5 yang meliputi wilayah Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegara, Puloampel, dan Gunungsari ini juga menjaring aspirasi krusial lainnya.
Salah satu yang mengemuka adalah rusaknya fasilitas pendidikan keagamaan. Warga mengeluhkan kondisi bangunan madrasah di wilayah mereka yang sudah mengalami kerusakan fisik serius dan membutuhkan sentuhan renovasi dari pemerintah daerah.
Masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintah memberikan atensi lebih terhadap sarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di madrasah demi keberlangsungan moral generasi muda.
Selain itu, warga turut menitipkan aspirasi mendesak lain mulai dari masalah pengelolaan sampah, kerusakan jembatan di jalur vital jalan kabupaten, penambahan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga program preventif pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Kang Tebe menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi ini bukan sekadar catatan formal, melainkan mandat kerja yang akan ia kawal langsung dalam pembahasan anggaran daerah.“Reses ini bukan sekadar ajang silaturahmi dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
Lebih dari itu, reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta kebutuhan yang ada di wilayahnya,” tegas politisi senior PKS tersebut.
Ia berkomitmen penuh membawa hasil reses ini ke meja legislatif untuk diperjuangkan bersama Pemerintah Kabupaten Serang agar segera mendapat tindak lanjut nyata yang disesuaikan dengan skala prioritas anggaran daerah. (Advertorial)