Oleh: Wisnu Bangun (Wartawan Senior)
Rangkasbitung – Pemerintah Provinsi Banten akhirnya buka suara terkait berhentinya total aktivitas operasional pabrik sepatu raksasa PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Melalui klarifikasi resmi via pesan WhatsApp yang diterima Sabtu malam (31/10/2026), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, membeberkan alasan di balik relokasi tersebut dari kacamata pemerintah.
Virgojanti menjelaskan bahwa kepindahan PT PWI ke Jepara, Jawa Tengah, murni didasarkan pada kalkulasi bisnis internal perusahaan. Faktor utamanya adalah status lahan di Lebak yang selama ini hanya sewa gedung pabrik, sementara di Jepara perusahaan telah memiliki lahan milik sendiri. Selain itu, tingkat upah minimum di wilayah Jawa Tengah disebutnya jauh lebih murah dan kompetitif dibandingkan dengan standar upah di Provinsi Banten.
Merespons gelombang PHK yang kini mengancam ribuan pekerja lokal, Virgojanti mengklaim pihak Pemprov telah bergerak melaporkan masalah ini kepada Gubernur. Menurut Virgo, Gubernur Banten, Andra Soni, bahkan telah menemui Haryadi, Direktur PT Adis sekaligus Ketua Asosiasi Sepatu Indonesia wilayah Banten, untuk membahas rencana ekspansi PT Adis yang akan mengambil alih eks-bangunan pabrik PT PWI di Kabupaten Lebak. PT Adis sendiri kata Virgo, dikenal sebagai industri sepatu yang memiliki basis kekuatan hingga 10.000 karyawan.
Pengakuan Telat Soal Sumbatan Investasi (The Bottlenecking Investment)
Namun, di balik pembelaan administratif tersebut, Pemprov Banten justru secara tersurat mengakui adanya kelemahan besar dalam mitigasi dan perlindungan iklim investasi di tingkat tapak.
Dalam pesan WhatsApp lanjutan yang dikirimkan tepat pukul 21.17 WIB, Virgojanti menuliskan,
“Kedepan sebaiknya kita perlu menjaga dan merawat hubungan yg baik dengan Dunia usaha yg masih bertahan utk tetap di Banten. Dan kalau mau ekspansi tetap di wilayah Banten. Itu terus kami lakukan bersama pak Gubernur melalui acara Coffee Morning bersama para pengusaha dgn harapan utk membuka ruang komunikasi mencari solusi atas permasalahan investasi (The Bottlenecking investment).”
Istilah The Bottlenecking Investment (sumbatan investasi) yang diakui secara terbuka oleh Kepala DPMPTSP ini menjadi pengakuan fatal bahwa iklim usaha di Banten memang sedang tidak sehat dan tersumbat, dengan berbagai persoalan serius di lapangan.
Sayangnya, pengakuan dan langkah mitigasi yang dibanggakan Pemprov ini dinilai sangat terlambat dan cenderung seremonial. Mengapa ruang komunikasi untuk mencari solusi atas sumbatan investasi baru gencar dilakukan melalui acara Coffee Morning setelah investor raksasa seperti PT PWI benar-benar angkat kaki dan ribuan buruh telanjur kehilangan mata pencaharian?
Langkah Pemprov Banten yang kini terkesan hanyut dan meninabobokan diri dengan janji ekspansi PT Adis yang baru sebatas obrolan lisan, sangat tepat digambarkan oleh pepatah kuno: “mendengar guruh di langit, air di tempayan dituangkan.” Sungguh naif bagi otoritas daerah untuk pasrah melepas jangkar ekonomi yang sudah nyata beroperasi demi mengharapkan komitmen baru yang belum pasti di atas kertas.
Jika PT PWI memilih pergi karena tidak kuat menahan tingginya upah Banten serta sumbatan investasi yang ada di lapangan, alasan logis apa yang bisa menjamin PT Adis mau masuk dan bertahan menanggung beban operasional yang sama di Lebak?
Dunia usaha tidak butuh sekadar obrolan hangat di meja kopi pagi hari. Investor butuh tindakan konkret di lapangan. Gubernur Banten, Andra Soni, didesak keras untuk segera bergerak cepat: bersihkan segala bentuk sumbatan investasi (bottlenecking) di lapangan, amankan hak pesangon buruh PWI 6 sekarang juga, dan ubah janji lisan PT Adis menjadi komitmen hukum yang hitam di atas putih. Jangan biarkan rakyat Lebak terus diberi fatamorgana di tengah krisis yang sudah nyata terjadi. (***)