BANTEN (bantenbersatu.co.id) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni memprioritaskan pembangunan desa sebagai strategi utama untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Langkah ini sekaligus menjadi wujud implementasi poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat menggelar acara buka puasa bersama perwakilan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen K.H. Syam’un Nomor 5, Kota Serang, Selasa (10/3/2026).
”Kepedulian terhadap pemerintah desa adalah hal utama. Fokus saya adalah membangun desa untuk mengikis disparitas antara desa dan kota,” tegas Andra.
Andra menjelaskan, intervensi pembangunan desa sejalan dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Beberapa program unggulan yang menyentuh langsung masyarakat desa meliputi Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra), peningkatan Bantuan Keuangan Desa, hingga program sekolah gratis untuk SMA, SMK dan SKh swasta serta program Satu Desa Satu Sarjana.
Menurutnya, selama ini pemerintah desa kerap kesulitan berkembang karena lebih fokus pada urusan administratif dan menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Hal tersebut berdampak pada tingginya angka urbanisasi serta tidak terurusnya infrastruktur dasar salah satunya jalan dan saluran irigasi.
Memasuki tahun pertama masa jabatannya, Andra menargetkan seluruh desa di Banten dapat terkoneksi dengan infrastruktur yang memadai. Hingga saat ini, Pemprov Banten telah menerima sekitar 2.000 usulan pembangunan jalan desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
”Desa patut diperjuangkan karena memiliki banyak potensi, mulai dari pariwisata hingga pendidikan. Kami juga akan memberikan penghargaan (reward) bagi desa-desa yang memiliki kelebihan atau inovasi khusus,” tambahnya.
Komitmen Gubernur Banten mendapat respons positif dari Kepala Desa yang hadir. Salah satunya Kepala Desa Bayah Timur Rafik Rahmat Taufik, menyampaikan terima kasih atas kebijakan Pemprov yang menaikkan Bantuan Keuangan Desa dari Rp100 juta menjadi Rp120 juta.
”Kami berharap program yang berfokus di desa seperti bangun jalan desa sejahtera (Bang Andra), Posyandra, dan Penanganan Sarana Umum (PSU) mampu mempercepat pemerataan dan mengurangi ketimpangan,” ujar Rafik.
Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung di berbagai daerah. Kepala Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Ajat Sudrajat, menyebut bantuan keuangan provinsi sangat menunjang pengembangan desanya yang berada di dekat Terminal Ciboleger, kawasan transit pariwisata Suku Baduy.
”Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu memajukan infrastruktur serta memfasilitasi pembinaan UMKM dan pemandu wisata,” jelas Ajat.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Tati Mulyati. Ia menyoroti keberhasilan program sekolah gratis dan program pendidikan satu deda satu sarjana yang digagas Gubernur Banten Andra Soni.
”Program Satu Desa Satu Sarjana dan Program Sekolah Gratis, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami. Program ini membantu warga tidak mampu untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” tuturnya.(Red03)