BANTEN (bantenbersatu.co.id) -Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah untuk menyelaraskan berbagai program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Khususnya, apa yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
“Kita sampaikan bahwa seluruh kepala biro dalam hal ini kepala unit kerja, dalam melaksanakan program kerja di tahun 2027 harus betul-betul diselaraskan dengan program pimpinan,” kata Rina di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, Kota Serang (25/2/2026).
Rina juga berpesan, unit kerja harus melakukan berbagai inovasi yang mendasar dalam melaksanakan program kerja. Program yang dilaksanakan jangan sekedar pengulangan termasuk seremonial.
“Harus dilakukan extraordinary atau out of the box, bagaimana kita mampu menjawab program ke depan. Jangan sampai program-program nostalgia saja,” ucapnya.
Tapi, program kerja yang disusun tentunya harus memiliki manfaat kepada masyarakat luas. Sehingga, semua biro di lingkungan Sekretariat Daerah melaksanakan tugas secara produktif dan efektif. Itu juga selaras dengan tugas seorang ASN untuk mengatur dan melayani.
“Aturan-aturan yang kita buat, yang kita laksanakan atau dilakukan, tentu pada akhirnya bagaimana publik atau masyarakat merasakan tentang apa yang kita lakukan,” paparnya.
Rina juga berpesan agar para ASN untuk memaksimalkan kinerja dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya kepercayaan terhadap pemerintah turut berpengaruh dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Provinsi Banten adalah daerah dengan kemandirian fiskal tinggi. Artinya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 76,42 persen, ini kita sudah tidak tergantung dengan transfer pusat,” jelasnya.
Karena, jika kepercayaan masyarakat dijaga, manfaat pendapatan daerah juga untuk kepentingan pembangunan. Misalnya untuk membuat jalan, jembatan, sanitasi lingkungan, dan sebagainya.
“Ketika kepercayaan masyarakat terbangun, maka kewajiban untuk membayar pajak tetap terpelihara,” paparnya.
Oleh karena itu, Rina meyakini, dengan kolaborasi dan komitmen bersama, program prioritas gubernur bisa dijalankan dengan baik. Melalui forum ini, ia berharap para aparatur bisa mengawal dan menjalankan program prioritas khususnya yang tertuang di visi misi Gubernur Banten.
“Sehingga delapan program prioritas Provinsi Banten bisa dilaksanakan,” ujarnya menegaskan.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Forum OPD Setda Provinsi Banten yang merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Arif Agus Rakhman mengatakan, forum OPD diikuti oleh sekitar 100 orang peserta. Berasal dari unit kerja atau biro di Sekretariat Daerah, OPD di lingkungan Provinsi Banten, serta para pemangku kepentingan.
Forum OPD diselenggarakan sebagai tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana kerja di tahun anggaran 2027. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan mendapatkan masukan atau saran penyempurnaan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2027.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan sekretariat daerah dengan prioritas pembangunan provinsi. Serta menyinkronkan dengan dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat,” kata Arif. (Red03)