SERANG (bantenbersatu.co.id) – Berakhirnya masa pendaftaran calon petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten bukan berarti lampu kuning pengawasan publik bisa dipadamkan. Sebaliknya, masyarakat justru diingatkan untuk tidak lengah mengawal fase krusial seleksi akhir jajaran direksi tiga perusahaan daerah tersebut.
Direktur Kajian Publik Mata-mata, Darmawan Hadiguna mengingatkan, kelengahan publik dalam memelototi kinerja pelaku seleksi di internal panitia seleksi (pansel) dikhawatirkan bakal membuka celah kongkalikong lewat pintu belakang.
“Ini bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat salah memilih pimpinan, tetapi juga mengancam keselamatan dan kehancuran reputasi politik Gubernur Banten Andra Soni,” kata Darmawan saat ditemui di Tangerang, Sabtu (18/7/2026).
Seperti diketahui, posisi krusial yang saat ini diperebutkan meliputi jabatan direktur utama, direktur keuangan, serta komisaris pada tiga perusahaan daerah. Ketiganya yakni PT Banten Global Development (BGD), PT Jamkrida Banten, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM).
Taruhan di balik pengisian jabatan ini terlampau mahal untuk diabaikan begitu saja. Tercatat, total akumulasi penyertaan modal yang diambil dari APBD Pemprov Banten untuk menghidupi ketiga BUMD tersebut hingga kini telah menembus angka fantastis Rp3,3 triliun. Ditambah lagi, dana segar serta aset bernilai puluhan hingga Rp100 miliar masih terus digelontorkan secara rutin setiap tahunnya.
Kendati Ketua Pansel Deden Apriandhi pasang badan dan menjamin seluruh proses rekrutmen bersih dari intervensi, publik tidak boleh langsung terlena. Janji profesionalisme dari internal pansel tetap menuntut pembuktian nyata di lapangan.
Sebelumnya, rekrutmen yang dibuka sejak pertengahan Juni 2026 ini sempat memicu perhatian setelah berhasil menjaring sebanyak 82 pelamar pada penutupan awal Juli lalu. Namun, angka pendaftar tersebut kini sudah menjadi cerita lama. Fokus utama hari ini mutlak berada pada konsistensi publik dalam mengawal integritas para pelaku seleksi hingga nama-nama direksi terpilih resmi diumumkan ke permukaan.
Darmawan Hadiguna menilai sungguh ironis karena di tengah besarnya risiko kebocoran dana daerah tersebut, tim pansel hingga kini terpantau belum melibatkan instansi eksternal seperti Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan atau tracking rekam jejak para calon bos BUMD.
Padahal menurut Darmawan, keterlibatan APH sangat krusial untuk mempersempit ruang kolusi sekaligus mengawasi anggota pansel yang memiliki potensi main belakang. Ketiadaan lembaga antikorupsi di meja seleksi membuat kontrol penuh penilaian mutlak berada di tangan internal pansel semata.
“Kondisi ini tentu mengharuskan publik tidak boleh kendor dalam mengawasi jalannya seleksi di tingkat akhir tersebut,” tegasnya.
Tanpa adanya pengawasan langsung dari penegak hukum, masyarakat dan medialah yang harus menjadi benteng utama agar tidak ada “penumpang gelap” yang menyelinap masuk melalui pintu belakang di fase final. (Wisnu Bangun)