BANTEN (bantenbersatu.co.id) – Gubernur Banten Andra Soni dinilai menguasai persoalan yang selama ini terjadi pada dunia pendidikan di Provinsi Banten. Dari mulai persoalan PPDB, ketersediaan infrastruktur penunjang sampai tata kelola sumber daya manusia di lingkungan sekolah.
Selama setahun menjabat, Andra Soni menghilangkan budaya titip-menitip di lingkungan SMA dan SMK Negeri. Kepala Sekolah diminta untuk fokus menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku dan menjalankannya sesuai aturan. Bahkan, Gubernur juga langsung pasang badan berada di belakang pihak sekolah.
“Jadi kami juga merasa enak menjalankannya. Tidak ada beban dan hanya fokus pada aturan yang ada. Apalagi Pak Gubernur Andra Soni langsung yang melindungi, yang berada di belakang kita,” kata Kepala Sekolah SMAN 1 Ciruas Mulyadi, Kamis (12/2/2026).
Program unggulan Sekolah Gratis SMA, SMK dan SKh swasta menjadi solusi atas persoalan daya tampung di sekolah negeri. Selama ini, persoalan daya tampung menjadi persoalan dasar yang membuat PPDB kurang berjalan baik. Setiap orang tua saling berlomba ingin memasukkan anaknya di sekolah negeri karena gratis.
“Bahkan, tidak sedikit juga yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan untuk bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya.
Namun, sejak diberlakukannya kebijakan program sekolah gratis bagi SMA, SMK dan SKh swasta, persoalan itu langsung terurai. Calon siswa yang mendaftar bisa memilih sekolah alternatifnya dengan fasilitas yang setara sekolah negeri.
“Program Sekolah Gratis SMA, SMK dan SKh swasta ini memberikan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Para orang tua tidak lagi perlu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri, karena mereka bisa sekolah di swasta dengan mendapatkan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri,” jelasnya.
Selanjutnya, kebijakan Gubernur Andra Soni yang akan menempatkan kepala sekolah dan dewan guru sesuai dengan domisilinya masing-masing juga menjadi angin segar dalam tata kelola SDM di lingkungan sekolah. Saat ini, menurut Mulyadi, banyak Kepala Sekolah yang bertugas di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu selain memakan waktu jarak tempuh, juga menyebabkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya.
“Kebijakan ini mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat terutama para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten,” ujarnya.
Dalam bidang infrastruktur penunjang, Gubernur Andra Soni juga selalu memperhatikan ketersediaan dan kebersihan toilet sekolah. Hal itu menjadi penting dilakukan karena toilet menjadi salah satu sarana penunjang yang penting untuk diperhatikan.
“Termasuk juga kondisi ruang belajar yang harus representatif. Tidak boleh lebih dari 36 siswa dalam satu kelas, karena itu akan membuat proses belajar mengajar tidak efektif,” paparnya.(Red03)