TANGERANG SELATAN (bantenbersatu.co.id)– Ketidakpastian pasokan energi primer hulu mulai menekan proyeksi pertumbuhan sektor manufaktur hilir nasional.
Kebijakan akselerasi bauran energi hijau memang berjalan, namun stabilitas pasokan listrik harian yang bersumber dari pembangkit fosil seperti PLTU Suralaya masih menjadi penentu utama iklim bisnis saat ini.
Disparitas Harga DMO Memicu Celah Pelanggaran Produsen
Pakar Hukum Ekonomi, Intan Widiasih, menilai ketidakstabilan pasokan listrik akibat isu bahan baku menjadi ancaman serius bagi daya saing investasi Indonesia.
Regulasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara saat ini menghadapi tantangan berat di tingkat implementasi lapangan.
“Disparitas harga yang mencolok antara pagu DMO sebesar 70 dolar AS per ton dengan harga pasar global memicu celah pelanggaran yang besar.
Produsen batu bara secara rasional akan memprioritaskan pasar ekspor yang menghasilkan dolar daripada menyuplai kebutuhan domestik,” ujar Intan Widiasih di Tangerang Selatan.
Menurut Intan, pemerintah harus menegakkan kepatuhan hukum regulasi DMO secara ketat tanpa pandang bulu.
“Jika pasokan batu bara berkualitas untuk pencampuran (blending) mesin turbin di hulu tersendat, industri manufaktur berteknologi tinggi di hilir akan langsung menanggung kerugian operasional akibat penurunan kualitas listrik atau flicke,” tutur Intan.
Ancaman Instrumen Proteksi Hijau CBAM Eropa
Dilema kelistrikan ini diperparah oleh tenggat waktu penerapan instrumen proteksi hijau dunia seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa.
Aturan internasional tersebut mewajibkan komoditas ekspor dari Indonesia diproduksi menggunakan energi bersertifikasi hijau resmi.
Sektor industri nasional kini terjebak di tengah persimpangan jalan.
Di satu sisi, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional masih tertahan di angka 19,6 persen karena keterbatasan biaya modal.
Di sisi lain, keandalan listrik berbasis fosil yang ada saat ini justru terganggu oleh masalah kepatuhan pasokan bahan baku berkualitas.
Keberhasilan transisi energi nasional tidak boleh diukur hanya dari seberapa cepat pemerintah menutup pembangkit fosil.
Indikator keberhasilan sejati terletak pada kemampuan menjaga keandalan sistem kelistrikan harian serta mempertahankan efisiensi biaya bagi dunia usaha demi menjaga roda ekonomi tetap kompetitif. (Wisnu Bangun)