Oleh Wartawan Senior Wisnu Bangun
Pernah kepikiran tidak, kenapa bikin sertifikat tanah di BPN itu lamanya minta ampun? Ada yang sampai tiga tahun berkasnya jalan di tempat.
Nah, kemarin saya main ke kantor BPN Kabupaten Tangerang di Tigaraksa dan ngobrol dengan orang dalam.
Dari obrolan itu, lahir sebuah ide gila yang kalau diterapkan lewat Surat Keputusan Kanwil BPN Banten, bisa bikin Banten jadi pilot project alias percontohan nasional bagi seluruh kantor pertanahan di Indonesia.
Sosok yang saya temui adalah Dr. Cucu Sudrajat, S.IP., M.H. Beliau adalah Koordinator Pendaftaran Tanah di sana, yang wajahnya sudah langganan mondar-mandir di persidangan sebagai saksi ahli kalau ada sengketa tanah.
Pak Cucu blak-blakan cerita kalau musuh utama BPN itu adalah berkas pemohon yang sering cacat sejak dari desa.
Asal-usul tanahnya buram, keterangan warisnya pusing, sampai batas tanah yang belum kelar disepakati tetangga.
Berkas yang tidak rapi di hulu ini dipaksa masuk ke loket BPN, akhirnya menumpuk di laci dan bikin BPN dituduh lambat bekerja.
Padahal di dalam kantor, Pak Cucu cuma punya satu-dua orang PNS verifikator resmi, sisanya adalah tenaga honorer.
Sementara kerjaan menumpuk setinggi gunung karena harus ngejar target nasional seperti program PTSL dan sertifikat digital.
Saking padatnya kerjaan yang butuh ketelitian tingkat dewa ini, Pak Cucu sampai bikin kertas daftar kendali harian dan mengaku hampir tidak pernah pulang ke rumah saat matahari masih terang.
Kenapa kerjaan ini harus teliti banget? Karena taruhannya penjara.
Kita pasti ingat kasus sertifikat Pagar Laut di Tangerang beberapa waktu lalu yang bikin delapan pejabat pertanahan dipecat menteri akibat tumpang tindih lahan.
BPN selalu jadi korban cuci piring di akhir kalau berkas dari bawah ternyata bermasalah.
Makanya, saran saya buat Kanwil BPN Banten adalah terbitkan SK resmi untuk menyebarkan blangko administrasi standar ke seluruh Kelurahan/Desa dan Kecamatan se-Banten.
Namanya SOP Pra-Loket.
Jadi, urusan administrasi harus dikunci dulu di tingkat desa.
BPN wajib tegas; kalau berkas dibawa ke loket BPN dan ada satu kolom saja yang kosong atau belum ditandatangani Lurah dan Camat, langsung kembalikan hari itu juga.
Jangan biarkan berkas cacat masuk laci BPN.
Teknisnya, BPN tinggal drop blangko kosong ke desa, nanti warga tinggal fotokopi sesuai kebutuhan.
Kalau sistem ini berjalan, petugas BPN kerjanya jadi enteng dan aman dari jeratan hukum.
Kalau ada manipulasi data di kemudian hari, yang tanggung jawab adalah pihak desa yang menanganinya di awal, bukan BPN.
Wilayah Banten ini punya masalah tanah yang super komplet, dari industri sampai pesisir.
Kalau Kanwil BPN Banten berani eksekusi ide ini, Banten bakal jadi provinsi pertama di Indonesia yang sukses memotong birokrasi pertanahan sejak di pintu gerbang.
Banten bakal jadi pilot project nasional yang bakal dicontoh oleh seluruh provinsi lain di Indonesia.
Dari Tigaraksa, kita tantang Kanwil BPN Banten untuk pimpin perubahan ini.
Saatnya BPN Banten Memimpin Reformasi Agraria Nasional
Menanggapi keluhan masyarakat soal lamanya sertifikat tanah yang bahkan ada yang sampai 3 tahun belum kelar, hasil diskusi hangat dengan Dr. Cucu Sudrajat, S.IP., M.H. selaku Koordinator Pendaftaran Tanah ATR/BPN Kabupaten Tangerang memicu sebuah gagasan besar.
Kita mendorong KANWIL BPN BANTEN menerbitkan SK Resmi untuk menjadi PILOT PROJECT atau Proyek Percontohan NASIONAL Reformasi Birokrasi Pertanahan melalui penerapan SOP Pra-Loket.
AKAR MASALAH
- Berkas dari pemohon sering cacat administrasi di hulu seperti asal-usul kabur, silsilah waris rancu, dan batas tanah sengketa.
- Beban kerja ekstrem untuk kejar target PTSL dan Digitalisasi, tapi verifikator PNS di divisi pertanahan hanya 1-2 orang dan sisanya honorer.
- Risiko hukum pidana sangat tinggi jika salah verifikasi seperti kasus pemecatan 8 pejabat BPN Tangerang akibat polemik kasus Pagar Laut sehingga BPN selalu jadi bemper di akhir.
SOLUSI TEROBOSAN UNTUK KANWIL BPN BANTEN
Terbitkan SK Kanwil untuk menyebarkan Blangko Administrasi Standar ke SELURUH Kelurahan/Desa se-Banten.
Terapkan kebijakan Saring di Awal secara ketat di pintu loket BPN.
Jika berkas belum diisi lengkap atau belum ditandatangani Lurah/Camat, loket BPN WAJIB MENOLAK dan mengembalikannya hari itu juga.
Jangan biarkan berkas menumpuk di laci BPN.
DENGAN MENJADI PILOT PROJECT NASIONAL
Beban kerja BPN akan berkurang drastis, digitalisasi menjadi akurat, dan BPN terlindungi dari jerat hukum jika ada manipulasi data di tingkat bawah karena tanggung jawab beralih ke instansi wilayah.
Banten punya karakteristik tanah paling kompleks. Jika sistem ini sukses di Banten, Banten akan menjadi pelopor yang dicontoh oleh seluruh Kanwil BPN di Indonesia.
Mari kita kawal dan sebarkan gagasan ini demi pelayanan publik yang bersih dan cepat.
BPN Banten, Pilot Project Nasional, Reformasi Birokrasi BPN, Cucu Sudrajat BPN, BPN Kabupaten Tangerang, Sertifikat Tanah Lama Selesai, Administrasi Pertanahan Hulu, SOP Pra Loket BPN, Kasus Pagar Laut Tangerang, Kementerian ATR BPN