BANTEN (bantenbersatu.co.id) – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengatakan, PAUD menjadi pondasi pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak. Menjadi dasar dalam mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Banten.
Hal itu disampaikan Tinawati saat menjadi salah satu narasumber Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Aston Serang Hotel & Convention Center, Jl Syech Nawawi Al Bantani, Boru, Kota Serang, Rabu (6/8/2025).
“Wajib Belajar 13 Tahun adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Pendidikan PAUD adalah pondasi yang tidak boleh diabaikan, karena di sanalah pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak dimulai,” ujar Tinawati.
Sebagai Bunda PAUD, Tinawati mendorong agar anak-anak usia 5–6 tahun mendapat akses PAUD sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Menurutnya, ini tidak hanya penting bagi tumbuh kembang anak, tetapi juga mendukung keluarga, khususnya ibu, dalam mendampingi proses pendidikan sejak dini.
“Program PAUD harus menjadi prioritas. Pendidikan karakter, stimulasi motorik, dan kebiasaan belajar yang sehat harus dibentuk sejak dini. Anak-anak kita harus siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal yang kuat,” tambahnya.
Tinawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Provinsi Banten. Ia menegaskan pentingnya intervensi terpadu agar tak ada anak yang tertinggal dari dunia pendidikan.
“Anak-anak yang tidak bersekolah adalah potensi bangsa yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Kita harus hadir untuk mereka, memastikan tak satu pun tertinggal dalam hak dasarnya yaitu pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Bonny Hanafi Dacosta mengungkapkan bahwa perluasan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Namun, Bonny mengakui bahwa implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, hingga geografis yang menyebabkan masih banyaknya ATS di Provinsi Banten.
“Mereka seharusnya berada di ruang kelas, bukan di luar sistem pendidikan. Melalui FGD ini, kami berharap semua pihak bisa bersinergi untuk menutup kesenjangan akses dan kualitas pendidikan,” katanya.
Bonny berharap FGD ini menghasilkan strategi kolaboratif antara BPMP, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder pendidikan dalam menurunkan angka ATS dan memastikan keberhasilan program Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi Banten, dengan PAUD sebagai titik awal penting dalam perjalanan pendidikan anak.(Red03)