BANTEN (localhost/bantenbersatu) – Polda Banten gelar Apel Konsolidasi personel PAM tahap pungut hitung dalam rangka Operasi Mantap Praja Maung 2024 Pengamanan Pilkada 2024 serentak di wilayah hukum Polda Banten.
Apel dipimpin Kapolda Banten yang diwakili Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki dan dihadiri PJU Polda Banten dan diikuti seluruh personel yang terlibat.
Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki menjelaskan bahwa kegiatan apel konsolidasi ini bertujuan untuk evaluasi atas pelaksanaan tugas pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) selama gelaran Pilkada. “Hari ini, kita berkumpul untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) selama gelaran Pilkada serentak tahun 2024. Atas nama pimpinan Polda Banten, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan TPS dengan penuh dedikasi, disiplin dan tanggung jawab,” jelas Wakapolda saat pimpin apel Konsolidasi pada Sabtu (30/11/2024).
Hengki menuturkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Hukum Polda Banten berjalan aman, tertib dan lancar. “Tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polda Banten telah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu dan seluruh elemen masyarakat. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa dinamika pengamanan Pilkada tidak berhenti sampai di sini. Tahapan berikutnya, seperti rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan kota, sengketa pemilu, atau potensi konflik pasca pemilu, masih memerlukan perhatian serius,” tuturnya.
Pada kesempatan apel konsolidasi kali ini, ada beberapa arahan penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama:
1. Tingkatkan kesiapsiagaan operasional, meskipun tahap pemungutan dan penghitungan suara telah selesai, potensi gangguan keamanan masih ada. Tetap tingkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi. Pastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung lainnya untuk menghadapi situasi darurat.
2. Lakukan pemetaan wilayah-wilayah dengan potensi konflik atau ketegangan, terutama yang terkait dengan hasil pemilu. Berikan respons cepat dan tepat terhadap setiap indikasi kerusuhan atau mobilisasi massa. Jangan ragu untuk melakukan pendekatan preventif melalui dialog dan komunikasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama.
3. Koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus terus dijaga. Selain itu, libatkan TNI, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif. Sinergi yang kuat adalah modal utama dalam menjaga stabilitas pasca-pilkada.
4. Pasca Pilkada sering kali muncul isu provokatif atau penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Pastikan Unit Siber aktif memantau dan menangkal informasi yang menyesatkan. Sampaikan informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat melalui saluran resmi.
5. Dalam menjalankan tugas pengamanan, utamakan pendekatan yang humanis. Jadilah pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Namun, tetap tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
6. Setiap pengalaman dalam tugas pengamanan harus menjadi pelajaran berharga. Lakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengamanan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan (Bidhumas/Dina/Red02)