SERANG (bantenbersatu.co.id) – Pemerintah Provinsi Banten secara resmi merilis “Jurnal Laporan Terbuka Capaian Pembangunan infrastruktur berskala masif melalui program unggulan “Bang Andra” (Bangun Jalan Desa Sejahtera).
Langkah penayangan draf ini, dibuat dalam laporan terbuka secara berkala sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mendorong asas transparansi anggaran serta akuntabilitas publik secara terbuka kepada masyarakat.
Berdasarkan kompilasi data terbaru Dinas PUPR, total anggaran yang berhasil dikonversi menjadi pembangunan fisik di lapangan mencapai angka fantastis, yaitu Rp173.394.167.542,00.
Dana sebesar ini, untuk Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara cermat guna menutup kesenjangan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala utama kemajuan di wilayah perdesaan Banten.
Komitmen Menetas di Jalur Pelosok Desa
Output konkret dari alokasi anggaran tersebut adalah realisasi perbaikan dan pembangunan jalan poros desa dengan total panjang mencapai 71,05 Kilometer.
Seluruh panjang jalan baru ini tersebar secara strategis di lima wilayah utama, meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, hingga wilayah Kota Serang.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai nilai kontrak dan panjang realisasi fisik ini sengaja dibuka seluas-luasnya agar tidak ada keraguan dari publik.
Menurutnya, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus kembali dalam bentuk manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah.
“Jalan desa yang mantap adalah urat nadi utama penggerak perekonomian masyarakat. Melalui Program Bang Andra ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolir di Provinsi Banten,” tegas Andra Soni saat memberikan keterangan pers.
Ia menambahkan, dengan konektivitas yang baik, akses pertanian harus lancar, anak-anak ke sekolah harus aman, dan mobilitas kesehatan warga harus cepat tanpa hambatan fisik di jalan.
Kendali Mutu dan Transparansi Fisik Lapangan
Di sisi teknis pelaksanaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, S.T., M.T., menjelaskan bahwa integrasi data makro ini merupakan potret riil komitmen dinasnya.
Seluruh paket pekerjaan di lapangan dirancang menggunakan standar mutu beton rigid yang terukur demi memastikan umur pakai infrastruktur yang panjang dan efisien.
“Kami di Dinas PUPR Banten tidak hanya bekerja di belakang meja. Tim pengawas lapangan diturunkan secara berkala untuk memantau ketebalan beton, kualitas material, hingga ketepatan waktu pengerjaan,” tutur Arlan Marzan.
Semua pengawasan ini diuji secara ketat di laboratorium dinas agar setiap sen investasi infrastruktur dari uang rakyat bernilai optimal.
Arlan menegaskan bahwa penyusunan rangkaian berita publik ini sengaja dilengkapi dengan dokumentasi visual berupa foto before-after (sebelum dan sesudah pembangunan).
Metode visualisasi lapangan ini dinilai sangat efektif untuk menunjukkan perubahan drastis kondisi jalan desa yang semula rusak parah dan berlumpur kini menjadi jalur beton yang mulus.
Dijelaskannya, Program Bang Andra sendiri menargetkan penyelesaian menyeluruh pada sisa paket pengerjaan akhir yang saat ini masih berjalan di beberapa titik pelosok.
Pemerintah daerah sangat optimis bahwa dengan terkoneksinya jalan-jalan poros desa ini, Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Banten akan melonjak signifikan.
Laporan terbuka ini diharapkan mampu memicu partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat aset jalan yang telah dibangun bersama.
Pemerintah Provinsi Banten meyakini bahwa infrastruktur yang kokoh dan merata adalah fondasi utama menuju masyarakat Banten yang sejahtera, maju, dan berdaya saing tinggi di masa depan. (Tim Jurnal)