BANTEN (bantenbersatu.co.id) – Pemerintah Provinsi Banten memperketat regulasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 guna mengantisipasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi dari pihak luar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri di wilayahnya wajib berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Aturan teknis penerimaan tahun ini diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025.
“Kami menjalankan instruksi tegas dari Penjabat Gubernur untuk mengawal ketat pelaksanaan SPMB ini. Target kami adalah mewujudkan zero-complain dan memastikan sistem berjalan tanpa kendala teknis,” kata Jamaluddin di Serang, Rabu (17/6/2026).
Jamaluddin menyatakan, pemerintah daerah menghapus segala bentuk perlakuan istimewa terhadap calon peserta didik, termasuk anak atau kerabat dari pejabat di lingkungan instansi pemerintahan.
“Gubernur telah menginstruksikan secara tertulis bahwa tidak boleh ada satu pun pejabat di Pemprov Banten yang melakukan praktik titip-menitip dokumen atau nama siswa agar diloloskan ke sekolah tertentu,” ujarnya.
Untuk menjaga integritas proses tersebut, sistem seleksi dilaksanakan secara daring (online). Skema ini diterapkan agar masyarakat dan wali murid dapat memantau pergerakan hasil seleksi dan pemeringkatan nilai secara seketika (real-time). Kendati demikian, pelayanan luring (offline) tetap disediakan secara terbatas bagi satuan pendidikan di wilayah yang terkendala infrastruktur digital.
“Komitmen kami adalah transparansi penuh tanpa intervensi. Apabila masyarakat menemukan indikasi kecurangan, kami mengimbau untuk segera melaporkannya melalui saluran resmi,” ucap Jamaluddin.
Proses pengetatan sistem ini menjadi krusial mengingat tingginya kompetisi dalam memperebutkan kuota sekolah negeri. Data Dindikbud Provinsi Banten mencatat total pendaftar tahun ini telah mencapai 100.173 siswa, jumlah yang melampaui daya tampung riil sekolah negeri.
Sebagai contoh, di SMAN 1 Ciputat, kuota yang tersedia hanya untuk 288 siswa, namun jumlah dokumen pendaftar yang masuk mencapai 2.400 orang.
Guna menyiasati keterbatasan daya tampung tersebut, Pemprov Banten membuka jalur alternatif berupa program sekolah swasta gratis yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 800 sekolah swasta gratis yang tersebar di delapan kabupaten dan kota se-Banten. Program ini merupakan jaminan pemenuhan hak atas akses pendidikan yang bermutu, adil, dan merata bagi seluruh anak di Provinsi Banten,” pungkas Jamaluddin.
Sebagai informasi, penerimaan tahun ini membuka empat jalur resmi, yakni zonasi domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Seluruh tahapan seleksi turut diawasi secara langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan yang dibentuk Komisi V DPRD Provinsi Banten. (Wisnu Bangun)