JAKARTA (bantenbersatu.co.id) – Karena mekanisme status pengecer menjadi agent dilakukan tidak secara matang dan sistematis, akhirnya polemik tentang gas LPG 3 kilogram (kg) yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut dikecam masyarakat.
Disejumlah tempat termasuk di media sosial, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sempat dibuli masyarakat. Bahlil disebut tidak mempermudah keadaan atas kebijakannya itu, karena masyarakat justru kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilo gram selama dua minggu terakhir.
Belakangan setelah mendapat protes keras dari masyarakat, akhirnya Bahlil menganulir kebijakannya itu.
Bahkan presiden Prabowo Subianto sampai memanggil Bahlil Lahadalia terkait izin pengecer menjual gas lPG 3 kg tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tentang pengaktifan kembali pengecer untuk bisa menjual gas Elpiji 3 kg.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” kata Dasco, Selasa, 4 Februari 2025.
Untuk diketahui, sebelumnya bahwa kebijakan Bahlil yang menjadi polemik tersebut berawal dari ditemukannya harga yang dinilainya terlalu tinggi yang diterima masyarakat terhadap LPG 3 kilo gram yang mencapai Rp 20 hingga 22 ribu.
Atas temuannya itu, Bahlil bermaksud untuk memperbaiki sistem pemasaran terhadap LPG tersebut, agar harga elpiji tetap terkontrol.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki aturan terhadap harga LPG 3 kg yang harus dipatuhi.
Dalam aturan tersebut, kata Bahlil, ada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sampai ke tangan masyarakat.
Bahlil menjelaskan bahwa sebenarnya agen mendapatkan gas dari Pertamina Patra Niaga, seharga Rp12.750 dan dijual ke pangkalan seharga Rp15.000.
“Dari pangkalan kepada masyarakat dengan harga Rp18.000,” kata Bahlil.
Menurut Bahll, rantai distribusi ini harus sesuai, dari agen ke pangkalan dan dari pangkalan ke masyarakat,” imbuhnya.
“Saya lihat di pangkalan ini harga LPG Rp18.000 dan itu rakyat beli. Kalau ada yang jual Rp19.000 itu sudah mahal,” kata Bahlil.
Jadi yang diinginkan pemerintah, harga masyarakat harus di bawah Rp22.000.
Jadi tidak boleh ada permainan harga di tengahnya, apalagi yang merugikan rakyat, saya tidak rela masyarakat harus beli Rp 22.000. “Saya akan menindak tegas penjual nakal dan mencabut izinnya,” kata Bahlil menegaskan. (Wisnu/Red 01)