SERANG (localhost/bantenbersatu) – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah memastikan, masih menunggu Pemerintah Pusat soal teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk siswa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SDN-SPMN). Sehingga, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) belum memulai Program MBG tersebut, lantaran akan ada sharing anggaran dari beberapa pihak terkait.
”Terkait dengan makan gizi gratis, kita masih menunggu dari pusat secara teknisnya seperti apa,” kata Tatu usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Penutupan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024-2025 di gedung dewan setempat pada Jum’at, 3 Januari 2025.
Hal demikian, kata Tatu, karena ada surat edaran dari pusat yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran pusat berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) masih ditahan. Kemungkinan hal tersebut dilakukan karena ada penyesuaian untuk salah satunya program MBG.
Oleh karenanya, sebut Tatu, dengan jumlah sasaran di Kabupaten Serang mulai dari PAUD, SD, dan SMP yang cukup besar, Pemkab Serang perlu duduk bersama dengan pusat seperti apa komposisi anggarannya. ”Dari provinsi berapa, Kabupaten Serang berapa, dan dari TAPD kemarin kita rapat kecil masih menunggu dari pusat harus seperti apa,” ucapnya.
Tatu menegaskan, jika APBD Kabupaten Serang pasti akan dianggarkan untuk MBG. Hanya saja besarannya berapa masih menunggu karena kebutuhan anggarannya sangat besar.
”Karena dari provinsi juga menganggarkan, tapi provinsi untuk dibagi ke delapan kabupaten kota jadi kebagian Kabupaten Serang berapa, kita belum tahu komposisinya tim TAPD saat ini belum tahu harus berapa (yang dialokasikan),” terangnya.
Dengan demikian, Tatu belum bisa memastikan kapan akan dimulai program MBG tersebut lantaran masih menunggu teknisnya dari pusat. Karena dari pusat yakni dari Badan Ketahanan Pangan Nasional sudah berjalan untuk program tersebut. ”Tapi sepertinya dari beberapa sumber (diadakannya MBG), kita menunggu supaya tidak tumpang tindih,” katanya.
Tatu mengakui jika Kabupaten Serang harus sendirian untuk menjalankan program tersebut tidak akan mampu. Oleh karena itu ada alokasi anggaran dari pusat juga provinsi dan sumber lainnya yang masih dihitung pusat. ”Saya berharap program MBG dapat melibatkan UMKM di Kabupaten Serang. Karena belanja anggaran pemerintah harus menggerakkan ekonomi secara menyeluruh terutama UMKM,” katanya.
”Terlebih di tengah kelesuan ekonomi seperti ini, sangat dibutuhkan belanja pemerintah negara dampaknya untuk UMKM sangat membantu. Sekarang retail banyak tutup ini bentuk ekonomi melesu,” papar Tatu.
Biasanya, kata Tatu, kondisi demikian yang jadi tulang punggung adalah belanja pemerintah. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus benar-benar berdampak pada UMKM, karena secara modal UMKM belum besar sehingga sangat membutuhkan dukungan pemerintah.
Tatu juga memastikan, akan ada pergeseran anggaran di Kabupaten Serang untuk membiayai program MBG. Sebab program tersebut bila melihat arahan pusat akan diberikan pada sasaran semua sekolah negeri mulai dari PAUD, SD, dan SMP.
”Tinggal komposisi besaran Kabupaten Serang APBD berapa itu setelah duduk bareng karena provinsi menganggarkan, dan lainnya supaya angkanya duduk terus jumlahnya juga mana yang jadi tanggung jawab siapa, berbagi tanggung jawab supaya tumpang tindih tidak terjadi,” urainya.(*)