JAKARTA (bantenbersatu.co.id)– Lonjakan kinerja keuangan yang dibukukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEI: BEKS) di usianya yang genap satu dekade memicu sorotan tajam.
Meski sukses mengantongi laba bersih sebesar Rp21,4 miliar per Juni 2026, pertumbuhan instan tersebut dinilai murni karena faktor intervensi kebijakan pemerintah pusat, bukan hasil penetrasi pasar komersial yang mandiri.
Proteksi politik berupa “surat sakti” Surat Edaran (SE) Mendagri menjadi faktor utama di balik raihan ini.
Regulasi pusat tersebut mewajibkan para Bupati dan Wali Kota di seluruh Provinsi Banten untuk memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mereka secara massal ke bank pelat merah tersebut.
Tanpa adanya pemaksaan regulasi dari pusat, penempatan dana APBD secara masif dinilai tidak akan terjadi secara instan.
Direktur Lembaga Kajian Publik, Darmawan Hadiguna, mengingatkan manajemen emiten BEKS agar tidak menjadikan karpet merah regulasi ini sebagai tameng klaim keberhasilan.
Menurutnya, jika manajemen terus berlindung di balik kenyamanan dana titipan pemda, Bank Banten tidak akan pernah kompetitif di pasar bebas.
“Kebijakan pusat memang memberikan napas baru bagi perseroan. Namun, jika manajemen mengklaim perlindungan politik ini sebagai prestasi kerja mandiri, mereka keliru. Ujian kedewasaan emiten ini adalah seberapa mampu mereka bersaing memperebutkan pasar retail tanpa bersandar pada modal pemerintah,” ujar Darmawan, Jumat (31/7/2026).
Darmawan membeberkan data bahwa struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Banten saat ini dalam kondisi tidak sehat karena porsi dana titipan APBD mendominasi hingga di atas 70 persen.
Sebaliknya, porsi tabungan murni masyarakat retail justru berada di bawah 30 persen, mencerminkan lemahnya produk retail dalam memikat nasabah umum secara mandiri.
Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan BPD tetangga seperti Bank DKI atau Bank BJB. Emiten BPD lain dinilai jauh lebih matang dalam mengelola kredit komersial swasta karena mereka terbiasa bertarung dan bermanuver di pasar bebas, bukan sekadar menjadi wadah pasif penampung uang negara.
Daripada berpuas diri dengan dana titipan yang rentan terhadap dinamika politik, Bank Banten didesak melahirkan inovasi digitalisasi.
Salah satunya dengan menggarap potensi triliunan rupiah dari kebocoran retribusi sektor informal dan wisata pesisir, mulai dari Anyer hingga
Sawarna, yang sistemnya belum terintegrasi dengan baik. Di sisi lain, sumbatan komunikasi publik emiten berkode saham BEKS ini juga menjadi catatan minor.
Momentum besar perayaan satu dekade terpantau sepi dari sorotan meluas media massa nasional.
Minimnya liputan independen memperlihatkan kelemahan fundamental manajemen dalam membangun kemitraan strategis dengan pers.
Kini, pasar menunggu pembuktian kapasitas asli dari manajemen Bank Banten. Tantangan terbesar perseroan ke depan adalah melepaskan ketergantungan struktural dari jangkauan APBD dan membuktikan kepada para investor bahwa mereka mampu bersaing sehat di sektor komersial murni. (Dina Kristiana)