KABUPATEN TANGERANG (bantenbersatu.co.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparasi terkait Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dilangsungkan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Kamis (30/07/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyambut hangat kedatangan rombongan Pemkab Muara Enim. Dalam sambutannya, ia memaparkan bahwa Pemkab Tangerang terus berkomitmen menghadirkan jaring pengaman sosial bagi pekerja, khususnya di sektor informal dan rentan. Komitmen ini diwujudkan secara bertahap sejak tahun 2022 dan kini telah berhasil melindungi sekitar 500.000 jiwa pekerja.
“Kami menyambut baik dan merasa sangat bangga atas kunjungan persahabatan dari jajaran Pemkab Muara Enim. Kehadiran jaminan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Perlindungan sosial ini tidak hanya dirasakan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, hingga ke tingkat pemerintah desa dan kelurahan. Keberhasilan melindungi ratusan ribu jiwa pekerja rentan ini adalah hasil kerja keras kolektif yang melibatkan banyak pihak.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Muara Enim Yulius, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan luar biasa dari Pemkab Tangerang. Ia mengungkapkan, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk bertukar pengetahuan dan mereplikasi inovasi Pemkab Tangerang yang dinilai sebagai role model (percontohan) nasional dalam hal perlindungan pekerja informal.
“Kami datang ke sini untuk belajar banyak. Berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Tangerang adalah yang terbaik untuk cakupan pekerja informal. Kami sangat terkesan dengan capaian perlindungan hingga 500.000 pekerja, serta keberhasilan inovasi sistem pembayaran satu pintu untuk BPJS Ketenagakerjaan aparatur desa yang terbukti berjalan sangat efektif di sini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara nasional masih terdapat ketimpangan antara capaian Jaminan Kesehatan (UHC) yang sudah menyentuh 90%, dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baru mencapai angka 38%. Melalui studi komparasi ini, Pemkab Muara Enim menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan pekerja rentan di wilayahnya, yang saat ini berada di angka 34,8%, untuk bisa menyentuh target 59,39% pada akhir tahun 2026.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana qpembelajaran dan kolaborasi antar daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Red03)