SERANG (bantenbersatu.co.id)-Guna menyerap beban penanganan 58.994 penderita gangguan jiwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam waktu dekat segera membangun gedung perawatan ODGJ terpadu setinggi 8 lantai di Walantaka, Kota Serang.
Proyek strategis yang diperkirakan menelan biaya operasional awal senilai Rp25 miIiar tersebut, menjadi jawaban mutlak atas minimnya ruang rawat inap kejiwaan lokal.
Integrasi fasilitas ruang rawat inap ODGJ ini, di bawah manajemen RSUD Banten, dan diproyeksikan mampu memotong ketergantungan rujukan darurat ke luar provinsi serta memberantas praktik pasung menahun di wilayah pelosok.
Langkah akselerasi ini diperkuat oleh instruksi Gubernur Banten Andra Soni yang bergerak cepat melakukan koordinasi vertikal ke tingkat pusat.
Dalam pertemuannya bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, Andra Soni berhasil mengamankan komitmen dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan guna melengkapi keterbatasan fasilitas medis di daerah.
Melalui sinkronisasi ini, pemerintah pusat memastikan akan mengawal pemenuhan standar fasilitas operasional gedung baru tersebut.
Seluruh proyek fisik ini akan berdiri di atas lahan bersih milik Pemprov Banten seluas 9,8 hektare yang berlokasi strategis di Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.
Sesuai dengan aturan kesehatan terbaru, fasilitas ini sengaja tidak dirancang sebagai rumah sakit mandiri baru, melainkan berstatus sebagai Unit Pelayanan Kejiwaan Terpadu di bawah naungan langsung RSUD Banten.
Langkah ini terbukti memotong jalur birokrasi kelembagaan sehingga menghemat anggaran daerah dan mempercepat integrasi klaim BPJS Kesehatan bagi masyarakat penderita.
Pembangunan kompleks perawatan kejiwaan vertikal ini akan menerapkan sistem pembagian anggaran yang terukur antara pusat dan daerah.
Pada fase awal, dana stimulan senilai Rp25 miIiar dari APBD Banten dialokasikan khusus untuk konstruksi fisik dasar, meliputi gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) khusus jiwa serta poliklinik rawat jalan terpadu.
Selanjutnya, kementerian terkait berkomitmen mengucurkan bantuan dana eksternal APBN berkisar Rp80 miIiar hingga Rp95 miIiar guna merampungkan konstruksi sisa lantai gedung rawat inap utama sekaligus pemenuhan alat kesehatan (alkes) kejiwaan standar nasional.
Berdasarkan target berkala yang telah disusun, pengerjaan fisik konstruksi tahap awal dijadwalkan akan dimulai pada akhir tahun ini.
Proses pembangunan gedung berstruktur 8 lantai ini diperkirakan memakan waktu pengerjaan multi-years secara bertahap.
Jika seluruh fase konstruksi dasar dan pemasangan alat kesehatan berjalan sesuai rencana, kompleks Unit Pelayanan Kejiwaan Terpadu Walantaka ini diproyeksikan siap beroperasi secara efektif dan mulai melayani pasien pada tahun 2029
Kehadiran fasilitas terpadu ini diharapkan dapat menertibkan fenomena ODGJ terlantar di jalanan umum, sekaligus menghapus praktik pasung akibat kendala biaya rujukan luar daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Astuti, menegaskan bahwa ruang rawat inap lokal setinggi 8 lantai ini diharapkan mampu mengatasi hambatan geografis yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengobatan anggota keluarga mereka.
Pilihan memasung ini sering terpaksa diputuskan oleh pihak keluarga lantaran pasien kerap mengamuk dan merusak fasilitas, sehingga sangat meresahkan warga di lingkungan sekitarnya.
“Karena selama ini, mereka terpaksa harus melakukan pasung akibat tempat rawat yang jauh di luar daerah,” kata Ati.
Gubernur Banten Andra Soni turut menguatkan bahwa komitmen bersama kementerian sudah jelas untuk memulai pengerjaan fisik dasar menggunakan APBD, disusul intervensi pusat untuk gedung rawat inapnya demi melayani puluhan ribu warga Banten secara layak. (Wisnu Bangun)