BANTEN (bantenbersatu.co.id) — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan optimal di Provinsi Banten. Program-program prioritas itu turut menggerakkan pembangunan perekonomian Provinsi Banten.
Hal itu ditegaskan Andra Soni saat menjadi salah narasumber program siaran langsung pada salah satu stasiun televisi nasional yang membahas Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, Selasa (3/2/2026) malam.
“Alhamdulillah, beberapa program prioritas Presiden di Provinsi Banten sudah berjalan. Untuk MBG saat ini hampir seribu SPPG telah terbangun di Provinsi Banten. Telah melayani kurang lebih 2,5 juta penerima dari target 3,5 juta penerima manfaat,” papar Andra Soni.
Andra Soni menjelaskan, program MBG turut menghidupkan usaha ekonomi kecil di masyarakat Banten. Program MBG juga mendorong tumbuhnya sektor pertanian di Provinsi Banten.
“Pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan juga berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Provinsi Banten saat ini peringkat delapan lumbung padi nasional,” tambah Andra Soni.
Andra Soni juga memaparkan, untuk Koperasi Merah Putih (KMP) di Provinsi Banten juga telah terbentuk di 1.551 desa dan kelurahan. Diakuinya, untuk pembangunan kantor KMP saat ini memang terkendala dengan lahannya. Namun dirinya menegaskan, hal itu akan dikoordinasikan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Terkait dengan penanganan sampah yang turut menjadi perhatian masyarakat, Andra Soni mengatakan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten dan kota berupaya membangun kesadaran kolektif. Persoalan sampah menurutnya harus ditangani bersama secara kolaboratif.
“Harus dimulai dari hulunya yakni kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga,” ucapnya.
“Kami harus melakukan gerakan bersama-sama sambil menunggu terlaksananya pembangkit listrik tenaga sampah yang Insya Allah tahun ini ada satu yang akan dibangun,” tambah Andra Soni.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menegaskan, sesuai dengan arahan, Pemprov Banten akan melakukan evaluasi terhadap perizinan yang sudah dikeluarkan.
“Dalam rangka untuk menjaga alam dan kelangsungan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.(Red03)