BANTEN (bantenbersatu.co.id) – Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu (20/8/2025). Kunjungan itu mengecek langsung kondisi harga kebutuhan pokok sekaligus meninjau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Andra Soni mengatakan,
Pemprov Banten selama ini selalu responsif terhadap upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Pemprov Banten melalui BUMD siap bersinergi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Distribusi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Andra Soni.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Pasar Induk Rau dipilih karena merupakan salah satu pasar rakyat terbesar di Kota Serang sehingga menjadi barometer harga kebutuhan pokok.
“Dari rapat rutin setiap Senin yang kita lakukan, kita melihat komoditas yang sering mengalami kenaikan adalah bawang merah, cabai merah, beras, tomat, daging ayam, telur, dan minyak goreng,” kata Tito.
Ia menyebutkan harga sejumlah komoditas relatif stabil. Bawang merah kini berada pada kisaran Rp30.000–Rp35.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibanding harga sebelumnya yang pernah mencapai Rp70.000. Demikian juga harga cabai yang saat ini rata-rata Rp35.000, turun signifikan dibanding sebelumnya yang sempat menyentuh Rp100.000.
Harga beras juga terjaga berkat intervensi SPHP dari Bulog dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kilogram. “Intervensi ini berhasil menjaga harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog yang sudah bekerja maksimal,” ujarnya.
Untuk distribusi bahan pokok, Mendagri menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. “Kesimpulannya harga pangan relatif stabil,” tambahnya.
Mendagri menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras nasional. Saat ini cadangan beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton sudah dialokasikan untuk intervensi pasar hingga Desember 2025.
“Presiden mewanti-wanti agar harga tetap menguntungkan petani, tapi juga tidak memberatkan masyarakat. Jangan ada permainan curang seperti penimbunan atau pengoplosan beras. Jika ada, itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan bisa dikenakan pidana,” tegas Tito.
Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan pihaknya telah menyalurkan beras SPHP melalui tujuh jalur distribusi. Mulai dari pedagang pasar, koperasi desa, instansi pemerintah termasuk TNI-Polri, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
“Total stok dari Bapanas sebanyak 1,3 juta ton, dan hingga hari ini sudah tersalur sekitar 45 ribu ton. Per hari kita distribusikan rata-rata 6–7 ribu ton. Stok masih sangat aman dan masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Ahmad Rizal.
Bulog juga memastikan kualitas beras terjaga melalui proses fumigasi dan perawatan gudang secara rutin. “Beras SPHP layak konsumsi, bersih, sehat, tanpa kutu dan kotoran. Penjualan juga diawasi melalui aplikasi berbasis KTP agar lebih terkontrol,” tambahnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.
“Presiden tidak ingin harga gabah di bawah Rp6.500 per kilogram. Itu harga dasar yang wajib diikuti penggilingan padi. Sementara untuk konsumen, harga beras tidak boleh melebihi HET,” kata Arief.
Ia juga mengimbau penggiling padi untuk tetap berproduksi sesuai ketentuan. “Jangan ada penyalahgunaan label. Kalau isinya medium jangan ditulis premium. Ke depan, semua harus sesuai agar distribusi berjalan baik dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.(Red03)