SERANG (bantenbersatu.co.id) — Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sudaryanto—yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil BPN Banten—melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus berpamitan kepada Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, pada Senin (17/11/2025).
Didampingi Pejabat Administrator, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Septein Paramia Swantika; Kepala Bidang Pendaftaran Tanah dan Penetapan, Darman Satia HS; serta Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Goyandi Dwi Damar. Turut hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Rachmat Rogianto untuk membahas perkembangan percepatan pensertipikatan aset Pemerintah Provinsi Banten.
Harison menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung hangat dan fokus pada koordinasi awal serta penyampaian komitmen BPN Banten dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. “Pertemuan ini kami maksudkan untuk melapor sekaligus berpamitan. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik selama ini, dan memberikan beberapa arahan terkait kebijakan prioritas Pemprov Banten yang membutuhkan dukungan BPN,” ujar Harison.
Terkait berbagai persoalan pertanahan di Banten, Harison menyampaikan bahwa pembahasan lebih spesifik akan dilakukan sesuai kebutuhan dan arahan Gubernur. Ia juga menyoroti pentingnya peran BPN dalam mendukung pembangunan strategis daerah, terutama saat kebutuhan lahan menjadi bagian dari rencana pembangunan. “BPN memang tidak memiliki tanah, tetapi kami memiliki database pertanahan: siapa pemiliknya, bagaimana statusnya, dan untuk apa peruntukannya. Itu yang selalu kami siapkan untuk mendukung Pemprov,” jelasnya.
Sebelum mengakhiri kunjungan, Harison juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Ombudsman dan Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai bentuk komitmen transparansi.
“Kinerja kita itu yang menilai masyarakat dan lembaga-lembaga seperti Ombudsman serta Komisi Informasi. Karena kalau menilai diri sendiri, kan nggak masuk ya,” ujarnya.(Red03)